Menavigasi Gelombang Sengketa: Strategi Negara Pesisir di Laut Tiongkok Selatan
Laut Tiongkok Selatan (LTS) adalah episentrum ketegangan geopolitik yang kompleks, di mana klaim teritorial dan maritim tumpang tindih antara Tiongkok dan beberapa negara pesisir Asia Tenggara (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, serta Taiwan). Menghadapi dominasi Tiongkok yang semakin asertif, negara-negara claimant dan pihak berkepentingan lainnya menerapkan serangkaian strategi cerdas dan berlapis.
1. Diplomasi Multilateral & Regional:
Pemerintah negara-negara terdampak secara aktif memanfaatkan forum seperti ASEAN untuk membangun konsensus regional. Mereka mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi, serta mengedepankan pembentukan Code of Conduct (COC) yang mengikat untuk mencegah eskalasi dan mengatur perilaku di perairan sengketa. Tujuannya adalah mencari solusi damai dengan dukungan kolektif.
2. Penegakan Hukum Internasional:
Strategi utama adalah berpegang teguh pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Filipina, misalnya, berhasil memenangkan Putusan Arbitrase 2016 yang menolak klaim historis Tiongkok di LTS. Meskipun Tiongkok menolak putusan ini, negara-negara lain terus menggunakan UNCLOS sebagai dasar hukum untuk mempertahankan hak-hak maritim mereka dan mencari dukungan komunitas internasional.
3. Penguatan Kapasitas Maritim Nasional:
Negara-negara pesisir meningkatkan investasi pada angkatan laut, penjaga pantai, dan patroli maritim mereka. Ini termasuk modernisasi kapal, peralatan pengawasan, dan pelatihan personel. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan untuk memantau, melindungi, dan menegakkan kedaulatan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) masing-masing, serta merespons insiden di laut secara lebih efektif.
4. Kemitraan Strategis:
Membangun aliansi dan kemitraan dengan negara-negara di luar kawasan, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa, menjadi krusial. Kemitraan ini mencakup latihan militer bersama, pertukaran intelijen, dukungan diplomatik, dan program pengembangan kapasitas. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan, memastikan kebebasan navigasi, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional.
5. Pendekatan Ekonomi & Sumber Daya:
Negara-negara claimant berupaya mengelola dan mengeksplorasi sumber daya laut di wilayah yang mereka klaim secara sah sesuai UNCLOS. Beberapa juga mengeksplorasi potensi kerjasama pengembangan sumber daya yang saling menguntungkan, meskipun seringkali terhambat oleh klaim tumpang tindih dan ketegangan politik.
Secara keseluruhan, strategi pemerintah dalam menghadapi konflik Laut Tiongkok Selatan bersifat multi-dimensi, menggabungkan kekuatan diplomatik, hukum, militer, dan ekonomi. Tujuannya bukan semata konfrontasi, melainkan menjaga stabilitas regional, memastikan kebebasan navigasi, melindungi kedaulatan, dan mencapai penyelesaian damai yang adil dan sesuai hukum internasional.